JUDUL SKRIPSI HUKUM PERDATA

Posted: Desember 11, 2010 in Uncategorized

1. PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH ORANG ASING

2. TANGGUNG JAWAB PENERBIT TERHADAP PENERBITAN BILYET GIRO YANG TIDAK ADA DANANYA

3. DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT PADA BANK

4. PROBLEMATIKA PERWAKAPAN TANAH HAK MILIK DAN CARA PENYELESAIAN (STUDI DI KUA KEC. GONDANG LEGI KAB. MALANG)

5. KOSONG

6. KOSONG

7. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN [STUDI KASUS PERUSAHAAN PENGALENGAN UDANG DI SITUBONDO]

8. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA PN PERTAMINA BALIKPAPAN DENGAN UNION OIL COMPANY (UNO GAL) STUDI DI PN PERTAMINA BALIKPAPAN

9. PENERAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TH 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH [STUDI DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT TENGGARONG KALTIM]

10. PERBANDINGAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM

11. PERAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KODYA YK

12. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PT. ASERINDO SEBAGAI PENJAMIN SURETI BOND WILAYAH JATENG DIY

13. PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA MANAJER INVESTASI TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN DALAM REKSA DANA

14. KEDUDUKAN HUKUM PETOK D DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TH 1960

15. GUGATAN PEMBATALAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (PELELANGAN NEGARA WILAYAH BANDUNG II JABAR)

16. TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN PERCERAIAN KARENA ISTRI MENJADI TKI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

17. UPAYA PENYALURAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK

18. KOSONG

19. TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERATING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI CV. PRIMA COMPUTER YK)

20. KOSONG

21. PROSPEK PENYELESAIAN HUKUM YANG DILAKUKAN TENTANG KASUS PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER DI PERUSAHAAN RAMBI SORFT MENURUT UU NO. 16 TH 2002

22. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KOTAK POS PADA PT. POS INDONESIA DI DAERAH TINGKAT II KODYA YK

23. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN UTANG BLB MELALUI SKIM PENYELESAIAN UTANG BLBI MELALUI SKIM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

24. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA TINGKAT II CIREBON

25. TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENGIRIMAN BELANJA LEWAT POS (MAIL ORDER) DI KANTOR BESAR PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YK

26. TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL

27. PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI WILAYAH KODYA YK

28. PELAKSANAAN PENGANGKATAN WALI SERTA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANTI ASUHAN DI KODYA YK

29. IMPLEMENTASI HUBUNGAN KELUARGA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI ERA OTONOMI DI PROP. RIAU TH 2003-2004

30. TINJAUAN YURIDIS TENTANG BERAKHIR NYA PERSEROAN TERBATAS DALAM PRAKTEK

31. PERAN SERTA ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

32. TINJAUAN YURIDISI TERHADAP MASALAH PERTANAHAN BERKAITAN DENGAN PENATAAN RUANG

33. TRANSAKSI EFEK DALAM SISTIM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BEJ

34. TANGGUNG JAWAB EMITEN DAN WALI AMANAT TERHADAP OBLIGASI TIDAK DIBAYAR

35. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DALAM PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

36. PELAKSANAAN TRANSAKSI BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TH 1960 DI KEC. SEWON KAB. BANTUL

37. PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP 21, N) YK

38. PELAKSANAAN UU NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN PERUSAHAAN DI DAERAH KAB. KEBUMEN

39. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERETA API (PERSERO) DENGAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG KERETA API DI BANDUNG

40.IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA

41. SISTEM PEMBAYARAN HUTANG BAGI HASIL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH MUDHAROBAH PT. INDOSAT

42. PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP SITA EKSCUKTORIAL DAN SEGALA EKSESNYA DI PN PADANG

43.PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENGELOLA WARUNG TELEKOMUNIKASI DI KODYA SURAKARTA

44. DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU HUKUM

45. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UU NO. 1 TH 1994 DI KODYA YK

46. SANKSI ADAT CAROK BERKAITAN DENGAN PASAL 340, 338 DAN 391 DATI II SUMENEP MADURA

47. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK MILIK RUMAH PADA BANK DANAMON CABANG PAGAR ALAM SUMSEL

48. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN MELALUI E-COMMERCE

49. PERILAKU MENGGADAIKAN MASYARAKAT JONGRANGAN

50. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) DENGAN JAMINAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKHMT) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CAB. KATAMSO YK

51. PENGARUH PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PAD KAB. SLEMAN

52. TINJAUAN YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNG SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BRI UNIT POCOWINATAN YK

53. PELAKSANAAN TURUN WARIS MENURUT HUKUM ADAT DI KEL. REJOWINANGUN KEC. KOTAGEDE KOTA YK

54. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YK

55. PELAKSANAAN GARANSI BAGI KONSUMEN SEPEDA MOTOR MERPATI MOTOR

56. PELAKSANAAN ASURANSI JIWA DALAM KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS PADA PT. JASA RAHARJA PERSERO CABANG JL. MAGELANG YK

57. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK BPD DIY CABANG SENOPATI

58. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN TRANSAKSI EELKTRONIK BANKING MELALUI AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM) [STUDI KASUS DI BANK MANDIRI CABANG DILI TIMOR LESTE]

59. PERANAN BADAN PERWAKAFAN DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERANAN PEMERINTAH DI DESA PADA PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA SENDANG ARUM KEC. MINGGIR KAB. SLEMAN

60.PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PAPMI (PERHIMPUNAN MODE INDONESIA) DENGAN PERAGAWAN DAN PERAGAWATI TENTANG PERAGAAN BUSANA DI KTA YK

61. TINJAUAN YURIDIS PENANGAN BANK BERMASALAH OLEH BANK INDONESIA MELALUI PROSES MERGER

62. STUDI PERBANDINGAN TERHADAP KEDUDUKAN PENGURUS SUATU PT MENURUT UU NO. 1 TH. 1998 DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD

63. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU HAK CIPTA

64. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG DAN DESAIN GRAFIS PADA KAOS DADUNG DI PT. MANDRIAN DARI TINDAKAN PEMALSUAN UANG DAN PENIRUAN

65. PRAKTEK PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) YANG MENGGUNAKAN KONTROKSI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH HAK MILIK DI KOTAMADYA DATI II YK

66. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI PT. RADIO SERONIMO YK

67. PERJANJIAN MENGULANGSEWAKAN PADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA YK

68. PELAKSANAAN PENYELENGGARAAAN PONDOKAN DI KEL. DEMANGAN KEC. GONDOKUSUMAN KOTA YK

69. PRINSIP KETERBUKAAN DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL

70. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN PAKET POS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG YK

71. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR DI KEC. KOTAGEDE YK

72.TANGGUNG JAWAB PIHAK HOTEL DALAM PERJANJIAN PENITIPAN BARANG DI HOTEL AMBARUKMO YK

73. PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK BRI CABANG SEMARANG

74.ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PRAKTEK DI DIY

75. PERANAN PT. KLIRING DEPOSIT EFEK INDONESIA SELAKU LEMBAGA PENYELENGGARA JASA KLIRING PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN PENYIMPANAN DI BEJ

76. FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENJAMIN EMISI DALAM PROSES GO PUBLIK

77. DISPENSI PENCATATAN KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH KOTA YK

78. TINJAUAN YURIDIS TENTANG EKSISTENSI PT. (PERSERO) DANAREKSA DENGAN ADANYA LEMBAGA REKSADANA MENURUT KEPPRRE NO. 53 TH 1990

79. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SK/MENKAU NO. 316 KMK 016/1994 DALAM RANGKA MEMAJUKAN USAHA BAGI PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI DI JATENG

80. PEMAKAIAN MEREK DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN YANG MELAWAN HUKUM

81. TINJAUAN YURIDIS TENTANG NO. 21 TH 1961 TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DI JAKARTA

82. FUNGSI DAN PERANAN PT. (PERSERO) DANAREKSA DALAM PEMASYARAKATAN SAHAM PT. GO PUBLIK MELALUI PASAR MODAL

83. STUDI IMPLEMENTEASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA

84. PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANGMANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPPRES NO. 55 TH. 1993

85. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GUDANG BARANG LEMPUYANGAN MILIK PT. KAI DAOP VI YK

86. PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA PERUSAHAAN DI KAB. HULELANG

87. PERJANJIAN SEWA MENYEWA BIS PADA PERUSAHAAN OTOBIS EFISIENSI DI DAERAH KAB. KEBUMEN 88.PENGARUH PENGIRIMAN PASUKAN MULTINASIONAL KE TIMOR-TIMOR TERHADAP KEDAULATAN NEGARA INDONESIA

89. PELAKSANAAN PENERAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN BAGI RSUD WONOSARI DI KAB. DATI II GUNUNG KIDUL

90. PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS PERHUTANAN DAN KONSERVASI TANAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KUALITAS HUTAN LINDUNG DI DAERAH TINGKAT II SLEMAN

91. PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG

92. PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN MAHASISWA BERDASARKAN PP NO. 69 YH 1991 JO PP. NO. 6 TH 1992 PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA

93. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG DIPERGUNAKANNYA BENTUK USAHA PERSEKUTUAN KOMANDITER DIBANDINGKAN DENGAN FIRMA DALAM PRAKTEK DI DIY

94. KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH PT. (PERSERO) KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK PERJANJIAN

95.PELAKSANAAN EKSPOR TEMBAKAU PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DENGAN MENGGUNAKAN L/C [STUDI KASUS PT. PERKEBUNAN X (PERSERO) KEBUN KEBENARAN/GAYAM/WEDI BIRIT KLATEN

96. PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL KECELAKAAN PENUMPANG OLEH PT. (PERSERO) JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG PENGANGKUTAN LAUT ANTAR PULAU DI PROP. SULTRA

97. KREDIT USAHA TANI MACET (STUDI KASUS KUD ”PAMONG MITRA” KEC. PARAKAN KAB. TEMANGGUNG)

98.SURAT KEPUTUSAN MEMPERINDAG NO. 527/MPU/KEP/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA SEBAGAI PENANGGULANGAN IMPOR GULA ILEGAL

99. PERMOHONAN DAN PENDAFTARAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SEMARANG

100. HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DI YK

101. PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YK

102. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN UU NO. 3 TH. 1992 TENTANG JAMINAN TENAGA KERJA (PELAKSANAAN PROGRAM JAMIAN PT. KAI (PERSERO) DAOP VI YK)

103. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 8 TH. 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YK PROP DIY)

104. PERKEMBANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SETELAH ADANYA KASUS SERANGAN AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA YANG DILANCARKAN PADA TANGGAL 20 MARET 2003

105. PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. BANDUNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRAM TIMOR-TIMOR

106. KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (KAJIAN KOMPARASI ANTARA KUM PERKAWINAN INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR)

107. PERNIKAHAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM (KAJIAN KOMPARASI ANTARA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DENGAN 4 MADZHAB BESAR)

108. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KAB. REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA

109. ASPEK YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BARANG DENGAN MENGGUNAKAN ALAT ANGKUT OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUTAN CV. SRIWIJAYA BANGKIT DI SEMARANG

110. PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN KERJA SAMA PT. SANDI FURNITURE SEMARANG DALAM SISTEM SUB-KONTRAKTING GUNA MENUNJANG PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN ROTAN

111. PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANNYA PENGURUSAN PIUTNAG NEGARA DI KANWIL V BUPLU PROP. JATAENG

112. KEBIJAKAN PERUM DAMRI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN ANGKUTAN KOTA DI KODYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA

113. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI TP. DIENG DJAYA KALIANGET KAB. WONOSOBO

114. PENGARUH PP. NO 17/1998 TERHADAP USAHA PELAYARAN NASIONAL DI PT. PELNI SEMARANG – 92

115. STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JATENG DALAM PELAKSANAAN PMA/PMDN DI WILAYAH PROP. JATENG

116. PERANAN PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN III CABANG TANJUNG EMAS DALAM MENUNJANG OPERASIONALNYA PELBUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG

117. KOSONG

118.T INJAUAN HUKUM PERANAN AGEN PERUSAHAAN DALAM MENUNJANG DISTRIBUSI HASI PRODUKSI PT. KUBOTA INDONESIA DI SEMARANG

119. PROSES PEMASARAN HASIL PRODUKSI UBIN DAN TERASO MERK “BADAK” DI KODYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA

120. PERALIHAN DARI PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PT. PERKEBUNAN XVIII (PERSERO) SEMARANG

121. PERANAN BULOG JATENG DALAM PENYALURAN BERAS PADA GOLONGAN ANGGARAN DAN GOLONGAN NON ANGGARAN

122. PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK

123. INTERAKSI DESA KOTA DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASALAH KEPENDUDUKAN DI KODIA SEMARANG

124. PERANAN PT. CENTRAL JAVA MARINE PRODUCTS CO (PT. GEJAMP) SEMARANG DALAM MENINGKATKAN EKSPOR UDANG SEBAGAI SALAH SATU EKSPOR NON MIGAS

125. PENGARUH KWALITAS PRODUKSI TERHADAP PEMASARAN PADA PT. AMOR ABADI SEMARANG

126. PERANAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) ATAS BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) SEMARANG TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK PEMERINTAH DI JATENG

127. USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM MENGGALAKKAN PENERAPAN STANDARISASI INDUSTRI (SSI) TERHADAP PRODUKSI GENTENG PRESS DI KAB. DATI II KUDUS

128. KLASIFIKASI ROTAN DALAM MENUNJANG DEVISA NEGARA (STUDI KASUS PT. SANDI FURNITURE DAN PERMASALAHANNYA)

129. TINJAUAN YURIDIS PERUM PERUMNAS DALAM PENGADAAN PERUMAHAN DI KOTAMADYA SEMARANG

130.TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG KHUSUSNYA BAHAN POKOK MILIK DOLOG SEBELUM DAN SESUDAH SAMODRANISASI DI PELABUHAN TANJUNG MAS SEMARANG

131.PERANAN DAN FUNGSI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TANGGAL 21 NOVEMBER 1988 DALAM MENUNJANG KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR NON MIGAS DI JATENG

132. STUDI PENDAHULUAN MENGENAI CARA KERJA BKPMD TINGKAT I JATENG DALAM PELAKSANAAN PMA/PMDN DI WILAYAH PROP. JATENG

133. PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM HUBUNGAN HUKUM PT. PHAPROS SEBAGAI PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR

134. PERANAN BARANG JAMINAN DAN PERJANJIAN KREDIT DALAM KAITANNYA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DI KANWIL V BUPLN PROP JATENG

135. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN KRUPUK JARING MAS DI KAB. REMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMASARAN PRODUKSINYA

136. STUDI BANDING TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG ANTARA PERUM POS DAN GIRO WONOGIRI DENGAN PT. ELTEHA INTERNA

137. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN PENERBIT BUKU PT. INTAN PARIWARA KLATEN PADA PT. ASTEK DITINJAU DARI UU NO. 2 TH 1951

138. PERKEMBANGAN ANGKUTAN UDARA DALAM USAHA MENINGKATKAN PELAYANAN JASA PENERBANGAN DI BANDAR UDARA AKHMAD YANI SEMARANG

139. PERANAN PERWAKILAN BPKP PROP. JATENG SEBAGAI SATU UNSUR APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH

140. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG PADA KANTOR BIDANG MEROLOGI SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA

141. PERANAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PROP DATI I JATENG TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BUMD DI WILAYAH JATENG

142. DAMPAK KEBIJAKSANAAN DEREGULASI DEBIROKRATISASI INDUSTRI KHUSUSNYA INVESTASI DARI INDUSTRI TEKSTIL DI KODIA SEMARANG DAN SEKITARNYA

143. TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS PERUM TELKOM MENJADI PERSERO TELKOM

144. BEBERAPA ASPEK HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITOR DAN DEBITUR PADA KREDIT INTENSIFIKASI SARAT KARUNG RAKYAT (ISKARA)

145. PENERAPAN UU NO. 8 TH 1983 DAN KAITANNYA DENGAN PT. BITRATEX SEBAGAI PERUSAHAAN PMA

146. KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG BPKP (STUDI PERWAKILAN BPKP PROP. JATENG)

147. PELAKSANAAN EKSPOR UDANG DI PT. CEJAMP KOTAMADYA SEMARANG DAN PERMASALAHANNYA

148. TINJAUAN YURIDIS PERKEMBANGAN PENGGUNAAN BILYET GIRO BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM LALU LINTAS PERDAGANGAN MELALUI BANK PEMBANGUNAN INDONESIA DI SEMARANG

149. PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK

150. PERANAN UNIBANK DALAM PROSPEK MENUNJANG LANDAS PEMBANGUNAN DI INDONESIA MELALUI KUK

151. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA KHUSUSNYA PENGANGKUTAN BARANG MENURUT ORDONASI PENGANGKUTAN UDARA INDONESIA (STBL-1939;100) DAN PERMASALAHANNYA DI KODYA SEMARANG

152. USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN BKPMD JATENG DALAM RANGKA MENDORONG PERUSAHAAN DENGAN FASILITAS MODAL DALAM NEGERI UNTUK MENINGKATKAN EKPOR NON MIGAS

153. PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROP. RIAU

154. PERANAN PT. DANAREKS SEKURITAS DALAM MENJAGA LIKUIDITAS PERDAGANGAN OBLIGASI RITEL DI PASAR SEKUNDER

155. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAP (PIAIW) DALAM RANGKA MENERTIBKAN TANAH WAKAF SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PP NO. 28 TH 1997

156. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PENYIAR ANTARA PENYIAR TELEVISI DENGAN TVRI STASIUN YK

157. PELAKSANAAN PERJANJIAN POLA TURN KEY ANTARA PT. TELKOM INDO PRIMAKARYA

158. PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DAERAH KAB. REMBANG

159. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAY BRAT DI KEC. AIFAT KAB. SORONG SELATAN

160. STUDI KASUS PERKWANIAN DI BAWAH UMUR BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI KEC. KOTA ARGA MAKMUR BENGKULU

161. SM 59

162. ASPEK PERDATA DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA OPERASI MEDIS DI RSUD KAB. BANTUL

163. LETTER SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN LETTER C SEBAGAI JAMINAN DI BRI UNIT DLINGO

164. TANGGUNG JAWAB BORG TOCHT TERHADAP DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG UANG

165. AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN BAGI YANG BERAGAMA ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TH. 1974 DI DAERAH KAB. BANTUL (STUDI KASUS DI PA BANTUL)

166. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH COURSE CABANG YK

167. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL BAHASA INGGRIS INTENSIF ENGLISH COURSE CABANG YK

168. PELAKSANAAN JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK PASANGAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KODYA TINGKAT II MALANG)

169. PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. GONDOMANAN YK

170. PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK

171. PELAKSANAAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. NGAGLIK KAB. SLEMAN

172. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 2 TH. 1960 DI KEC. SEMANDING KAB. TUBAN

173. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU NO. 12 TH 1997

174. PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

175. PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT

176. ROLLOVER COMMERCIAL PAPER JATUH TEMPO DAN ALTERNATIF PERLINDUNGANNYA BAGI INVESTOR

177. PELAKSANAAN PEWARISAN DIKALANGAN WARGA KETURUNAN TIONGHOA MENURUT HUKUM ADAT DI KEC. GONDOMANAN YK

178. PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN CURANG

179. TANGGUNG JAWAB PT. BCA TBK DALAM PENYELENGGARAAAN INTERNET BANKING [STUDI KASUS PADA KANTOR PT. BCA TBK JL. JENDRAL SUDIRMAN PROP. DIY

180. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IJIN REKLAME DI KAB. SLEMAN

181. PERTANGGUNGJAWABAN PT. KAI TERHADAP PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DI STASIUN TUGU YK

182. IMPLEMENTASI PASAL II UU NO. 36 TH 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENGGUNA FREKUENSI ILEGAL RADIO AMATIR DAN RADIO ANTARA PENDUDUK INDONESIA DI KOTA YK

183. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BAGI PENGGUNA KECIL PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KAB. DATI II BANTUL

184. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINERAL ISI ULANG PADA DAERAH KAB. SLEMAN

185. JUAL BELI PAKET WISATA PADA BIRO PERJALANAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI KOTAMADYA YK

186. SUATU TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA

187. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PRAKTEK PELAYANAN KREDIT UMUM PEDESAAN DENGAN FLAFOND SAMPAI DENGAN 3 JUTA DI BRI UNIT NGASEM YK

188. PROSES KLIRING ATAS WARKAT BILYET GIRO YANG DILAKSANAKAN PADA BANK NIAGA DIY

189. PROSES PENGADILAN BAGI PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI YK

190. ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN (PERSERO)

191. PELAKSANAAN PERJANJIAN SWEWA MENYEWA SOUND SYSTEM PADA STUDIO MUSIK CV. SHAKA MULTI IRAMA DI YK

192. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA POS KILAT KHUSUS PADA PT. POS INDONESIA YK

193. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

194. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KAB. BANTUL PROP DIY

195.. KOSONG

196. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH DI KAB. BANTUL PROP DIY

197. NOVASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK (STUDI DI BANK CABANG PONTIANAK)

198. PERKEMBANGAN INVESTASI ASING PADA ERA OTONOMI DAERAH DI PROP RIAU

199. TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JASA KERETA API DI PT. HERONA EXPRESS YK

200. PENEGAKAN NORMA HUKUM DALAM UPAYA KUALITAS GARAM BERYODIUM DI KAB. PATI

201. HAK TERTANGGUNG UNTUK MEMPEROLEH PENGGANTIAN BIAYA PENGOBATAN DALAM ASURANSI KESEHATAN GAJAH MADA MEDICAL CENTRE (GMC) YK

202. PELAKSANAAN SURETY BAND DI PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 CABANG YK

203. PELAKSANAAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN AKIBAT PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN KE PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DI PT. TVRI (PERSERO)

204. PERANAN DINAS PERHUBUNGAN PROP. DIY DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YK

205. PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI BIDANG 206. PELAYANAN NIAGA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

206. FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DITINJAU DARI SEGI PENGAMANANNYA DALAM PRAKTEK DI PT. FIF YK

207. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI VETERAN DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMA

Komentar
  1. rahimbinlasupu mengatakan:

    mantap sagadaaaaaaaa

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s